Skip to content

Kerugian negara

Kerugian negara

1 Sep 2020 Jumlah kasus korupsi terus menurun, tapi kerugian yang ditanggung negara makin memuncak. Jika beban biaya sosial ikut diperhitungkan,  PERMASALAHAN SEPUTAR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA) PENDAHULUAN Berlakunya  Adanya kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting, saat ini masih terdapat polemik, baik pada alat  Eks Bendahara RSUD Kota Pinang, Rahmawati Hasibuan, divonis 4,5 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah pada kasus korupsi dengan kerugian negara Rp  ABSTRAK: Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum  13 Feb 2020 Para penegak hukum di Indonesia, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, cenderung hanya menerapkan pasal 

3 Sep 2020 Dengan demikian, dimana unsur-unsur perbuatan harus terpenuhi, maka unsur kerugian Negara harus telah dibuktikan ada. Indikasi adanya 

Jika risiko kerugian negara pada pengadaan barang/jasa yang berdampak pada kerugian keuangan negara telah berupaya dihindari melalui tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan, maka terjadinya kerugian negara harus diselesaikan dengan penggantian keuangan negara. Inilah yang diatur dalam UU 15/2004 pasal 23 ayat 1. Saya harap Anda bergabung lagi lain kali saat saya menyelidiki kerugian akibat pembajakan musik oleh alien pada ekonomi Amerika Serikat yang berdasarkan fakta dan sama ilmiahnya. I hope you'll join me next time when I will be making an equally scientific and fact-based inquiry into the cost of alien music piracy to he American economy.

13.11.2020

Cek Kerugian Negara di Dugaan Korupsi PT Asabri, Polisi Tunggu Pemeriksaan BPK. Nila Chrisna Yulika. 11 Nov 2020, 07:20 WIB Diperbarui 11 Nov 2020, 07:21 WIB. 11 Kemudian ada 238 laporan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara/daerah senilai Rp29,10 triliun, serta pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas 226 kasus yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, dalam rangka meminimalisir terjadinya kerugian negara perlu dilakukan upaya pencegahan (preventif) dengan cara memberikan pemahaman peraturan kepada satuan kerja dan juga melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilakukan oleh masing-masing pejabat/pegawai sesuai dengan kewenangannya.

Baik dari unsur pimpinan dan anggota serta dari pemda. Bahkan sudah ada yang melakukan pengembalian kerugian negara. Melunasi ataupun dengan cara mencicil. Ditegaskan Wakil Ketua KPK RI Nawawi Ponolango, bahwa pengembalian kerugian negara, tidak meluputkan seseorang dari proses hukum. Kerugian negara dalam terminologi Tipikor, dapat berwujud actual loss maupun potential loss, sehingga percobaan korupsi pun dapat dipidana. Pengembalian kerugian negara hanya menjadi faktor peringan kesalahan, bukan pemaaf. Cek Kerugian Negara di Dugaan Korupsi PT Asabri, Polisi Tunggu Pemeriksaan BPK. Nila Chrisna Yulika. 11 Nov 2020, 07:20 WIB Diperbarui 11 Nov 2020, 07:21 WIB. 11 Kemudian ada 238 laporan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara/daerah senilai Rp29,10 triliun, serta pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas 226 kasus yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,” kata Salahudin, mengutip penjelasan lengkap Pasal 1 angka 15 UU BPK. Jika risiko kerugian negara pada pengadaan barang/jasa yang berdampak pada kerugian keuangan negara telah berupaya dihindari melalui tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan, maka terjadinya kerugian negara harus diselesaikan dengan penggantian keuangan negara. Inilah yang diatur dalam UU 15/2004 pasal 23 ayat 1.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Polemikmengenai kerugian (keuangan) negara dalam aktivitas bisnis terutama yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara (BUMN), dll, muncul ketika Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) Tahun 1999 mencantumkan, kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan Pasal3).

Pasal 13 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan: Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna 

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes